ANALISIS PEMBIAYAAN BSM IMPLAN PNS (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bogor Sudirman)

Abstrak

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pembiayaan Implan BSM yang semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya tingkat kebutuhan konsumsi PNS. Pembiayaan BSM Implan PNS merupakan produk pembiayaan unggulan saat ini, dimana produk ini merupakan pembiayaan berkonsep syariah dengan menggunakan akad Murabahah yang ditawarkan kepada PNS yang membutuhkan dana. Baik untuk pembiayaan multiguna, pendidikan, dan renovasi rumah. Dalam memberikan pembiayaan BSM KCP Bogor Sudirman memiliki prosedur yang harus diikuti oleh nasabah, maka perlu dilakukan analisa pembiayaan BSM Implan, seperti bagaimana alur prosedur pembiayaan BSM Implan, kendala apa saja yang dialami dalam proses pembiayaan BSM Implan dan apa saja pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan Implan BSM. Penelitian ini bersifat kualitatif dan metode pengumpulan datanya adalah dengan melakukan wawancara. Metode pengumpulan data ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Sudirman, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur prosedur pembiayaan merupakan proses pertama yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan langkah awal proses pembiayaan, seperti persyaratan pembiayaan BSM Implan apa saja yang harus dipenuhi nasabah. Dengan pembiayaan tersebut diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara pihak bank dengan nasabah. Dalam menjalankan proses pembiayaan BSM Implan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembiayaan BSM Implan yaitu proses inisiasi, proses verifikasi, proses akad/perjanjian, dan proses pencairan. Dan menurut syariat Islam, pelaksanaan pembiayaan Implan BSM di Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Sudirman sudah sejalan dengan syariat Islam. Hal ini dikuatkan dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang menyatakan bahwa jaminan ini diperbolehkan dan diperkuat dengan Fatwa DSN No: 44/DSN-MUI/VII/ 2004 tentang multibahasa.