ANALISIS MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH SISTEM PENGAWASAN BERBASIS DIGITAL BJB SYARIAH KCP BOGOR JEMBATAN MERAH

Abstrak

Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia mengkaji tentang pengawasan perbankan syariah dari sisi yuridis normatif. Penyelenggaraan dan pengawasan perbankan syariah, yang didasarkan pada UU Nomor 3 Tahun 2004 yang mengubah UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU Nomor 21 Tahun 2008, merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI). Setelah berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan perbankan syariah yang sebelumnya menjadi tanggung jawab BI dialihkan ke OJK. Oleh karena itu, lembaga pengaturan dan pengembangan perbankan syariah juga beralih dari BI ke OJK, yang mencakup Komite Perbankan Syariah (KPS), yang kemudian diubah dan diperluas oleh OJK menjadi Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS). Untuk itu, diperlukan kerjasama koordinasi yang baik antara BI dan OJK. Meskipun demikian, pengawasan dari perspektif syariah tetap dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan di tingkat lembaga keuangan syariah (LKS), Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertindak sebagai perpanjangan tangan dari DSN-MUI. Hal ini disebabkan karena fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tetap berlaku, dan peraturan yang dikeluarkan oleh BI, baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), tetap menjadi dasar hukum untuk pengawasan bank syariah oleh DPS